Stabat, Headline News Cahaya Langkat
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Sumatera Utara berharap agar Pemerintah Kabupaten Langkat segera membentuk peraturan daerah soal pengelolaan sarang burung walet.
“Diharapkan pemerintah kabupaten Langkat segera membentuk peraturan daerah soal burung walet ini,” kata angota DPRD Langkat dari Fraksi Karya Peduli Demokrasi Pembaharuan (KPDP) H Poiman di Stabat, Rabu.
| Ilustrasi |
Menurut dia, saat ini kegiatan pengelolaan sarang burung walet di berbagai kecamatan yang ada di Langkat terlihat semakin marak dan berkembang sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup meresahkan berbagai pihak.
“Sudah saatnya diperlukan adanya perangkat hukum yang memadai yang nantinya menjadi pedoman bagi pihak terkait dalam menjalankan kegiatan pengelolaan sarang burung walet ini,” ungkapnya.
Selain itu, kata Poiman, dengan adanya peraturan daerah (perda) maka dimungkinkan Pemkab Langkat untuk mengatur perizinan dan mengurangi kemungkinan timbulnya konflik, bahkan menambah pendapatan asli daerah.
Secara terpisah Ketua LSM PARRAS Sumatera Utara, Surkani, menjelaskan bahwa banyak bangunan di
diperuntukkan sarang burung walet, seperti yang ditemukan di Kecamatan Stabat, Tanjungpura, dan Pangkalan Brandan.
“Bila ini tidak segera diatur maka tidak tertutup kemungkinan akan berdiri bangunan yang bukan diperuntukkan buat rumah toko, tapi sarang burung walet,” katanya.
Yang sangat memprihatinkan, kata Surkani, hingga sekarang belum ada kontribusi para pengusaha walet untuk retribusi maupun pajaknya.
Sementara beberapa waktu lalu sempat terjadi konflik terkait bangunan sarang walet di Stabat maupun Tanjungpura.
“Untuk itulah diperlukan terobosan Pemkab Langkat agar secepatnya membentuk peraturan daerah pengelolaan sarang burung walet ini,” katanya.
Sumber : ANTARA Sumut
