Medan, HNCL
DPD Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kabupaten Langkat melakukan aksi demo didepan gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KejatiSu), Senin (17/11/2014). Puluhan massa menuntut Kejatisu untuk segera memeriksa Bupati Langkat H.Ngogesa Sitepu, SH terkait dugaan Mark Up anggaran APBD tahun 2014 Dinas PU dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Langkat.
Menurut Koordinator Aksi, Ahmad Fadli, SH.I mengatakan, Kejatisu harus tegas dalam menindak kasus tidak bertele-tele. Menurutnya, indikasi Mark Up sudah sangat jelas dimana banyak anggaran yang tidak wajar.
"Periksa Bupati Langkat, Kadis PU dan Kadis Perikanan dan Kelautan yang diduga melakukan mark-up atas anggaran APBD tahun 2014, " ujar Ahmad Fadli.
Mapancas juga mendesak Kejatisu jangan hanya Sekwan Sdr. Salman yang di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat tetapi juga harus menetapkan pimpinan DPRD Langkat menjadi tersangka karena kuat dugaan sdr. Salman berkerja sama dengan pimpinan DPRD dalam melakukan korupsi tersebut.
Di samping itu juga Mapancas menyoroti Pimpinan DPRD Langkat yang baru saja terpilih sudah melakukan korupsi dengan menguasai 2 sampai 3 mobil dinas sedangkan banyak anggota DPRD Langkat yang lain belum kebagian jatah mobil dinas.
Tidak hanya sampai disitu, massa Mapancas juga meminta Kejatisu segera menyelidiki dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Kantor Imigrasi Medan yang sudah sangat meresahkan masyarakat dengan mempersulit dalam mengurus passport sehingga mau tidak mau masyarakat harus menggunakan jasa calo agar urusan pengurusan passport menjadi mudah.
Sebelum mendatangi Kejatisu massa Mapancas terlebih dahulu mendatangi kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara, meminta kepada BPK tetap independen dan tidak menerima suap dalam mengaudit Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat.
"Periksa Bupati Langkat, Kadis PU dan Kadis Perikanan dan Kelautan yang diduga melakukan mark-up atas anggaran APBD tahun 2014, " ujar Ahmad Fadli.
Mapancas juga mendesak Kejatisu jangan hanya Sekwan Sdr. Salman yang di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran perjalanan dinas DPRD Langkat tetapi juga harus menetapkan pimpinan DPRD Langkat menjadi tersangka karena kuat dugaan sdr. Salman berkerja sama dengan pimpinan DPRD dalam melakukan korupsi tersebut.
Di samping itu juga Mapancas menyoroti Pimpinan DPRD Langkat yang baru saja terpilih sudah melakukan korupsi dengan menguasai 2 sampai 3 mobil dinas sedangkan banyak anggota DPRD Langkat yang lain belum kebagian jatah mobil dinas.
Tidak hanya sampai disitu, massa Mapancas juga meminta Kejatisu segera menyelidiki dugaan praktek pungli yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai Kantor Imigrasi Medan yang sudah sangat meresahkan masyarakat dengan mempersulit dalam mengurus passport sehingga mau tidak mau masyarakat harus menggunakan jasa calo agar urusan pengurusan passport menjadi mudah.
Sebelum mendatangi Kejatisu massa Mapancas terlebih dahulu mendatangi kantor BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara, meminta kepada BPK tetap independen dan tidak menerima suap dalam mengaudit Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat.
Sumber : mapancaskabupatenlangkat.blogspot.com
