Stabat, Headline News Cahaya Langkat
Masyarakat dan Mahasiswa Langkat yang tergabung dalam LSM MAKSI ( Masyarakat Anti Korupsi ), DPD Mahasiswa Pancasila Langkat, LSM Cahaya Langkat dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi ( KOMPAK ) meminta Kejari Stabat serius dalam mengungkap dan menangani kasus dugaan korupsi dana DAK 2011 dengan total anggaran Rp.30M lebih di Dinas Pendidikan Langkat sebab anggaran itu cukup pantastis untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan tapi pada kenyataannya di duga banyak di selewengkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum di Dinas P dan P Langkat.
 |
| Gambar Ilustrasi |
Seperti di tegaskan Ketua LSM MAKSI, Ridwan Ahmad di dampingi Ketua LSM Cahaya Langkat Hendra Ginting kepada Harian Mandiri di Stabat ( 3/9 ), banyaknya masalah yang di timbulkan terhadap penggunaan anggaran tersebut sungguh memalukan dan mencoreng citra pendidikan di kabupaten langkat, pendidikan merupakan salah satu elemen penting untuk di tingkatkan mutunya tapi ternyata sungguh jauh dari kenyataan.
“ Karena itu, LSM MAKSI ( Masyarakat Anti Korupsi ), DPD Mahasiswa Pancasila Langkat, LSM Cahaya Langkat dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi ( KOMPAK ) meminta Kejari Stabat untuk serius memeriksa Kepala Dinas P dan P Langkat Drs.SS.Map beserta kroni-kroninya karena di duga terlibat dalam kasus korupsi Dinas P dan P Langkat Ujarnya.
Hendra Ginting minta Kejari Stabat untuk memeriksa Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sekaligus Kasi Bangunan Dinas P dan P Kabupaten Langkat berinisial IRW dan SUG selaku sekretaris Panitia pada tahun 2011 karena di duga ikut terlibat dalam kasus korupsi anggaran DAK Tahun 2011. Selain itu Hendra Ginting meminta Kejari Stabat Menangani Kasus Block Grand di 73 SMP se-kabupaten Langkat yang sudah menetapkan RAF alias Haf dan Drs.SU sebagai tersangka. Hendra Ginting menegaskan, seharusnya pihak kejaksaan juga serius untuk memeriksa Drs.Leg Selaku Kabid Dikdas Dinas P dan P Langkat dan Kadis P dan P Langkat Drs.SS.MAp karena di duga sebagai otak dari permainan anggaran tersebut sehingga merugikan Negara sebesar Rp.900 juta, karena itu sebagai lembaga social control yang peduli terhadap Mutu Pendidikan di Kabupaten Langkat juga meminta pada Bapak Bupati Langkat untuk mengevaluasi dan mencopot Kadis P dan P Langkat dari jabatannya.
Untuk itu, Ridwan Ahmad yang di dampingi Hendra Ginting dan Ahmad Fadli.SHI selaku Ketua DPD Mahasiswa Pancasila Langkat sekaligus Ketua LSM KOMPAK menegaskan akan melakukan AKSI UNJUK RASA apa bila Kejari Stabat tidak serius dalam menangani kasus yang sudah memalukan dunia Pendidikan di Kabupaten Langkat. Karena secara logika berpikir jarang terjadi suatu masalah tanpa perintah serta di duga telah terjadi pengkambing hitaman bawahan demi kepentingan atasan.
