A. Masa Pemerintahan Belanda dan Jepang
Pada masa Pemerintahan Belanda, Kabupaten Langkat masih berstatus keresidenan dan kesultanan (kerajaan) dengan pimpinan pemerintahan yang disebut Residen dan berkedudukan di Binjai dengan Residennya Morry Agesten. Residen mempunyai wewenang mendampingi Sultan Langkat di bidang orang-orang asing saja sedangkan bagi orang-orang asli (pribumi) berada di tangan pemerintahan kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berturut-turut dijabat oleh :
1. Sultan Haji Musa Almahadamsyah 1865-1892
2. Sultan Tengku Abdul Aziz Abdul Jalik Rakhmatsyah 1893-1927
3. Sultan Mahmud 1927-1945/46
Dibawah pemerintahan Kesultanan dan Assisten Residen struktur pemerintahan disebut LUHAK dan dibawah luhak disebut Kejuruan (Raja kecil) dan Distrik, secara berjenjang disebut Penghulu Balai (Raja kecil Karo) yang berada didesa. Pemerintahan luhak dipimpin seorang Pangeran, Pemerintahan Kejuruan dipimpin seorang Datuk, Pemerintahan Distrik dipimpin seorang kepala Distrik, dan untuk jabatan kepala kejuruan/Datuk harus dipegang oleh penduduk asli yang pernah menjadi raja di daerahnya.
Pemerintahan Kesultanan di Langkat dibagi atas 3 (tiga) kepala Luhak
1. Luhak Langkat Hulu, yang berkedudukan di Binjai dipimpin oleh T.Pangeran Adil. Wilayah ini terdiri dari 3 Kejuruan dan 2 Distrik yaitu :
Ø Kejuruan Selesai
Ø Kejuruan Bahorok
Ø Kejuruan Sei Bingai
Ø Distrik Kwala
Ø Distrik Salapian
2. Luhak Langkat Hilir, yang berkedudukan di Tanjung Pura dipimpin oleh Pangeran Tengku Jambak/T.Pangeran Ahmad. Wilayah ini mempunyai 2 kejuruan dan 4 distrik yaitu :
Ø Kejuruan Stabat
Ø Kejuruan Bingei
Ø Distrik Secanggang
Ø Distrik Padang Tualang
Ø Distrik Cempa
Ø Distrik Pantai Cermin
3. Luhak Teluk Haru, berkedudukan di Pangkalan Berandan dipimpin oleh Pangeran Tumenggung (Tengku Djakfar). Wilayah ini terdiri dari satu kejuruan dan dua distrik.
Ø Kejuruan Besitang meliputi Langkat Tamiang dan Salahaji.
Ø Distrik Pulau Kampai
Ø Distrik Sei Lepan
Awal 1942, kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda beralih ke Pemerintahan jepang, namun sistem pemerintahan tidak mengalami perubahan, hanya sebutan Keresidenan berubah menjadi SYU, yang dipimpin oleh Syucokan. Afdeling diganti dengan Bunsyu dipimpin oleh Bunsyuco Kekuasaan Jepang ini berakhir pada saat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17-08-1945.
B. Masa Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Sumatera dipimpin oleh seorang Gubernur yaitu Mr.T.M.Hasan, sedangkan Kabupaten Langkat tetap dengan status keresidenan dengan asisten residennya atau kepala pemerintahannya dijabat oleh Tengku Amir Hamzah, yang kemudian diganti oleh Adnan Nur Lubis dengan sebutan Bupati.
Pada tahun 1947-1949, terjadi agresi militer Belanda I, dan II, dan Kabupaten Langkat terbagi dua, yaitu Pemerintahan Negara Sumatera Timur (NST) yang berkedudukan di Binjai dengan kepala Pemerintahannya Wan Umaruddin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di Pangkalan Berandan, dipimpin oleh Tengku Ubaidulah.
Berdasarkan PP No.7 Tahun 1956 secara administratif Kabupaten Langkat menjadi daerah otonom yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri dengan kepala daerahnya (Bupati) Netap Bukit.
Mengingat luas Kabupaten Langkat, maka Kabupaten Langkat dibagi menjadi 3 (tiga) kewedanan yaitu :
1. Kewedanan Langkat Hulu berkedudukan di Binjai
2. Kewedanan Langkat Hilir berkedudukan di Tanjung Pura
3. Kewedanan Teluk Haru berkedudukan di Pangkalan Berandan.
Pada tahun 1963 wilayah kewedanan dihapus sedangkan tugas-tugas administrasi pemerintahan langsung dibawah Bupati serta Assiten Wedana (Camat) sebagai perangkat akhir.
Pada tahun 1965-1966 jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dipegang oleh seorang Care Taher (Pak Wongso) dan selanjutnya oleh Sutikno yang pada waktu itu sebagai Dan Dim 0202 Langkat. Dan secara berturut-turut jabatan Bupati Kdh. Tingkat II Langkat dijabat oleh:
1. T. Ismail Aswhin 1967 – 1974
2. HM. Iscad Idris 1974 – 1979
3. R. Mulyadi 1979 – 1984
4. H. Marzuki Erman 1984 – 1989
5. H. Zulfirman Siregar 1989 – 1994
6. Drs. H. Zulkifli Harahap 1994 – 1998
7. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 3-9-1998 s/d 20-2-1999
8. H. Syamsul Arifin, SE 1999-2009
9. Ngogesa Sitepu : 2009 s/d sekarang
Untuk melaksanakan pembangunan yang merata, Kabupaten Langkat dibagi atas 3 wilayah pembangunan.
1. Wilayah Pembangunan I (Langkat Hulu) meliputi
Ø Kecamatan Bahorok dengan 19 desa
Ø Kecamatan Salapian dengan 22 desa
Ø Kecamatan Kuala dengan 16 desa
Ø Kecamatan Selesai dengan 13 desa
Ø Kecamatan Binjai dengan 7 desa
Ø Kecamatan Sei Bingai 15 desa
2. Wilayah Pembangunan II (Langkat Hilir) meliput
Ø Kecamatan Stabat dengan 18 desa dan 1 kelurahan
Ø Kecamatan Secanggang dengan 14 Desa
Ø Kecamatan Hinai dengan 12 desa
Ø Kecamatan Padang Tualang dengan 18 desa
Ø Kecamatan Tanjung Pura dengan 15 desa dan 1 kelurahan
3. Wilayah pembangunan III (Teluk Haru) meliputi
Ø Kecamatan Gebang dengan 9 desa
Ø Kecamatan Brandan Barat dengan 6 desa
Ø Kecamatan Sei Lepan dengan 5 desa dan 5 kelurahan
Ø Kecamatan Babalan dengan 5 desa dan 3 kelurahan
Ø Kecamatan Pangkalan Susu dengan 14 desa 2 kelurahan
Ø Kecamatan Besitang dengan 8 desa dan 3 kelurahan
Tiap-tiap wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang pembantu Bupati. Disamping itu dalam melaksanakan otonomi daerah Kabupaten Langkat dibantu atas dinas-dinas otonom, Instansi pusat baik Departemen maupun non Departemen yang kesemuannya merupakan pembantu-pembantu Bupati. Dalam melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
C. Kondisi Wilayah
1. Geografi. Daerah Kabupaten Langkat terletak pada3o14’dan 4o13’ lintang utara, serta 93o51’ dan 98o45’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Ø Sebelah Utara berbatas dengan selat Malaka dan Prop. D.I.Aceh
Ø Sebelah Selatan berbatas dengan Dati II Karo.
Ø Sebelah Timur berbatas dengan Dati II Deli Serdang
Ø Sebelah Barat berbatas dengan Dati D.I Aceh (Aceh Tengah)
2. Topografi. Daerah Tingkat II Langkat dibedkan atas 3 bagian
Ø Pesisir Pantai dengan ketinggian 0 – 4 m diatas permukaan laut
Ø Dataran rendah dengan ketinggian 0 – 30 m diatas permukaan laut
Ø Dataran Tinggi dengan ketinggian 30 – 1200 m diatas permukaan laut
3. Jenis – jenis Tanah
Ø Sepanjang pantai terdiri dari jenis tanah ALLUVIAL, yang sesuai untuk jenis tanaman pertanian
pangan.
Ø Dataran rendah dengan jenis tanah GLEI HUMUS rendah, Hydromofil kelabu dan plarosal.
Ø Dataran tinggi jenis tanah podsolid berwarna merah kuning.
4. Aliran Sungai. Daerah Kab. Langkat dialiri oleh 26 sungai besar dan kecil, melalui kecamatan dan
desa-desa, diantara sungai-sungai tersebut adalah : Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai
Lepan, Sungai Besitang dan lain-lain. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk
pengairan, perhubungan dan lain-lain.
5. Wisata. Di daerah Kab. Langkat terdapat taman wisata Bukit Lawang sebagai obyek wisata, Taman
Bukit Lawang ini terletak dikaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh
hujan trofis, dibukit Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi orang hutan (mawas) yang dikelola oleh
WNF Taman Nasional gunung Leuser merupakan asset Nasional terdapat berbagai satwa yang
dilindungi seperti: Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, siamiang juga terdapat tidak
kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis ampibi serta
3500 jenis species tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah bunga raflesia yang terbesar di
dunia.
6. Industri dan Pertambangan. Daerah Kab. Langkat adalah satu-satunya di Sumatera Utara yang
mempunyai tambang minyak yang dikelola oleh Pertamina dan berada di kota Pangkalan Berandan
yang menghasilkan:
a. Kapasitas CDU (MBCD) - Actual 0,51 (510 Barrel/hari) - Discharged 0,5 (500 Barrel/hari)
b. Kapasitas CDU-II (MBCD) - Actual 4,69 (4690 Barrel/hari) - Discharged 4,50 (4500Barrel/hari)
c. Aspal di Pangkalan Susu - Actual 400 Mm3/hari (400.000m3/hari) - Discharged 850 Mm3/hari
(850.000 m3/hari)
Disamping pertambangan minyak di Kabupaten Langkat juga terdapat Industri Gula yang dikelola oleh PTP IX Kwala madu serta banyak bahan-bahan tambang yang belum dikelola seperti Coal, Tras, Gamping Stone, Pasir Kwarsa dan lain-lain.
